Wednesday, January 15, 2014

Re: [Diskusi HRD Forum] APAKAH BOLEH SATPAM MENJADI ANGGOTA SERIKAT BURUH ?

 

Dear Pak Frans,

Itulah bedanya di Jawa dan di Papua Barat....speed internet kayak ferrari...speed browsing tiada tara, sedangkan di Papua Barat kayak speed andong, hehehe...

*ndumuk-ndumuk mau maksi dulu".

Terima kasih

Salam,
Barkah

Powered by Telkomsel BlackBerry®

From: Fransiscus Xaverius <xaverius53@gmail.com>
Sender: Diskusi-HRD@yahoogroups.com
Date: Thu, 16 Jan 2014 03:33:07 +0900
To: <Diskusi-HRD@yahoogroups.com>
ReplyTo: Diskusi-HRD@yahoogroups.com
Subject: Re: [Diskusi HRD Forum] APAKAH BOLEH SATPAM MENJADI ANGGOTA SERIKAT BURUH ?

 

Wah saya yg ikuti dgn hit and run Baru sadar ada Hal menarik dlm diskusi Ini.
1. Pa. Barkah kok sempat2nya cari- salin aturan sampai detail
2. Manager bolehkah berserikat? Siapa yg melarang ya. Saya pernah didatangi beberapa manager dr perusahaan besar yg ada dlm sudah serikat pekerja, konsultasi krn perusahaan mau lain manajemen. Jadi boleh dan San
Salam damai
Fransiscus

On Jan 9, 2014 11:57 AM, "Bambang SN" <ns.gnabmab@gmail.com> wrote:
 

Terimakasih Pak Barkah.

Yang saya tangkap dari balasan email ini bahwa Pak Barkah tidak setuju jika anggota Satpam dilarang berserikat. Dalam kondisi perusahaan mematuhi ketentuan pengupahan, kemudian satpam masih berserikat lalu ada demo, siapa yang jaga pabrik?

Kenapa gak sekalian saja para manager ke atas kecuali anggota direksi yg tercantum di akta diperbolehkan berserikat?

Kembali kepada email terdahulu, apakah ada rujukan yang anulir SK Kapolri tersebut?

Terimakasih.

Regards,
Bambang SN

On Jan 8, 2014 3:31 PM, "Barkah" <sbarkah@gmail.com> wrote:
 

Dear Pak Bambang, 


Mohon ijin menanggapi lagi setelah Bapak menyampaikan rujukan UU yang sama dengan UU yg saya rujuk dan baca, yakni UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI.


Dalam PENJELASAN (Umum) UU 2/2002 ttg POLRI terdapat beberapa anak kalimat yang tidak boleh diabaikan, yakni:

I. UMUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289).
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan.
Oleh karena itu, Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.
Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. 
Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.
Undang-Undang ini telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Oleh karena itu, Undang-Undang ini mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia.

Begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia karena menyangkut harkat dan martabat manusia, Negara Republik Indonesia telah membentuk Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mempedomani dan menaati ketentuan Undang-Undang di atas.

Di samping memperhatikan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib pula memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus, seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang ini menampung pula pengaturan tentang keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) yang meliputi pengaturan tertentu mengenai hak anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia baik hak kepegawaian, maupun hak politik, dan kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Substansi lain yang baru dalam Undang-Undang ini adalah diaturnya lembaga kepolisian nasional yang tugasnya memberikan saran kepada Presiden tentang arah kebijakan kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai amanat Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, selain terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga kemandirian dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terjamin. Dengan landasan dan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, diadakan penggantian atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak hanya memuat susunan dan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta peranan kepolisian, tetapi juga mengatur tentang keanggotaan, pembinaan profesi, lembaga kepolisian nasional, bantuan dan hubungan serta kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Meskipun demikian, penerapan Undang-Undang ini akan ditentukan oleh komitmen para pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaksanaan tugasnya dan juga komitmen masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan Kepolisian

Negara Republik Indonesia yang mandiri, profesional, dan memenuhi harapan masyarakat.

 

"Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi".

 

"Begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia karena menyangkut harkat dan martabat manusia, Negara Republik Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

 

"Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mempedomani dan menaati ketentuan Undang-Undang di atas".

 

Dalam UU 39/1999 ttg HAM menyatakan sbb:


Pasal 1 (Ketentuan Umum):

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhlukTuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.


Angka 3:

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekomomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi. hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya.


Angka 6:

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.


Pasal 23 ayat (2):

Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.


Pasal 24 ayat (1):

Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud 
damai.


Dalam PENJELASAN Pasal 1 UMUM UU 39/1999 ttg HAM terdapat anak kalimat sbb:

 

"…Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan,….."

 

"…Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/l998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat, serta segera meratifikasi berbagai instrument Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945".

 

"Dasar pemikiran pembentukan Undang-undang ini adalah sebagai berikut: 


e. hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;e

g. hhak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggungjawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.




Dari konteks beberapa ketentuan/pasal maupun penjelasan/ latar belakang UU dimaksud, maka terang benderang bahwa pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggungjawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia (kebebasan menyampaiakan pendapat sesuai hati nuraninya secara damai, berserikat, dll sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28E ayat 2 dan 3 UUD 1945 serta pasal 23 ayat 1 dan pasal 24 ayat 1 UU 39/1999).


Demikian cara saya menafsirkan perUUan. Semoga berkenan dan terima kasih.


Salam,

Barkah

 

 

 

 



2014/1/7 Bambang SN <ns.gnabmab@gmail.com>
 
[Attachment(s) from Bambang SN included below]

Benar pak, ada pengecualian untuk anggota tentara dan polisi. saya lampirkan konvensi ILO mengenai kebebasan berserikat yang berlaku di semua negara2 peserta ILO khususnya di pasal 9.

Untuk Pak Barkah dan rekans semoga ini menjadi clear dan silakan baca penjelasan UU 2/2002 tentang Kepolisian RI khususnya penjelasan pasal 3 huruf c yang berbunyi demikian:

-------

Penjelasan Pasal 3 - ayat 1 Huruf c

Yang dimaksud dengan "bentuk-bentuk pengamanan swakarsa" adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan.

Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan.

Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri.

---------


Di akhir kalimat penjelasan ini dijelaskan bahwa Kapolri mempunyai kewenangan untuk mengatur para Satpam ini, please see my previous email.



2014/1/6 DC » Zacky A <dencitro@gmail.com>
 

Ehm..sepertinya di konvensi ILO ada disebutkan ttg pengecualian2..spt dikecualikan bagi anggota TNI / Polri atau semacam itu..imho

Send by DaCoTaBerry®XL

From: Riyan Permadi <riyanpermadi@gmail.com>
Date: Mon, 6 Jan 2014 11:16:08 +0800
Subject: Re: [Diskusi HRD Forum] APAKAH BOLEH SATPAM MENJADI ANGGOTA SERIKAT BURUH ?

 

Pak Barkah,

Sebelumnya mohon maaf, bukan saya yg tanya ... hehehe....
Tapi yg menarik bagi saya dari diskusi ini adalah, apakah anggota kepolisian boleh berserikat (sesuai UUD 1945)?

Maaf kalau tidak nyambung, karena kalau jawabannya YA, maka menurut saya satpam juga pasti YA. Kalau TIDAK, maka diskusinya masih berlanjut. :-)

Salam,
Riyan


2014/1/5 Barkah <sbarkah@gmail.com>
 

Dear Pak Bambang,

UU Kepolisian yg saya baca (UU 2/2002 ttg Kepolisian Negara RI) TIDAK MENGATUR Satpam DILARANG menjadi ANGGOTA SP/SB.

Kalau ada UU Kepolisian atau Peraturan/Keputusan Kapolri yang MELARANG Satpam menjadi ANGGOTA SP/SB, sebaiknya Bapak langsung infokan nomor dan pasal UU ttg Kepolisian atau Peraturan/Keputusan Kapolri agar diskusinya tidak semakin melebar sebagaimana subyek dan pertanyaan Pak Riyan.

Lagian...kalau ada ketentuan UU yang bertentangan dengan UUD 1945, MISALKAN dalam UU ttg Kepolisian mengatur LARANGAN Satpam menjadi ANGGOTA SP/SB, mustinya kita sudah sangat paham bahwa ketentuan UU yang LEBIH RENDAH kedudukan secara hierarki (pasal 7 UU 12/2011 ttg Pembentukan Perundang-undangan) batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan UU yang lebih tinggi, yakni ketentuan pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan sbb:
"SETIAP orang BERHAK atas KEBEBASAN BERSERIKAT, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Dari ketentuan pasal 28E ayat (3) UUD 1945, buat apa merubah UU ttg Kepolisian? 
Kalaupun akan dirubah, jika terkait subyek dan pertanyaan Pak Riyam, bagian manaUU ttg Kepolisian yang akan dirubah?


Saya coba "lemparkan" case, misalkan sebut saja perusahaan PT. Gardu Garda dibidang suplai tenaga kerja, KHUSUS suplier Satpam ke beberapa perusahaan, dimana para Satpam dari PT. Gardu Garda merupakan "mesin" produksi bagi PT. Gardu Garda. Suatu saat mereka (para Satpam selaku pekerja PT. Gardu Garda) INGIN BERSERIKAT dan (MISALKAN) pada akhirnya para Satpam dimaksud BERHASIL mendirikan Serikat Pekerja dengan nama Serikat Pekerja Garda Depan Belakang (SPGDB), kira-kira SIAPA yang akan menjadi pengurus SPGDB sebelum SPGDB dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan?

Demikian, semoga berkenan dan mohon MAAF...jika jadi panjang diskusinya karena saya MURNI HANYA mencoba MENAFSIRKAN ketentuan perUUan yang berlaku instead of sekedar memenuhi kehendak saya. 
Terima kasih.

Salam,
Barkah



2014/1/4 Bambang SN <ns.gnabmab@gmail.com>
 

Pak Barkah dan rekans,

Apakah sudah membaca UU Kepolisian?
Di sana dijelaskan bahwa Satpam adalah bagian dari Polri. Jadi Kapolri punya hak untuk mengatur unsur kekuatan yang ada di dalam organisasinya.

Saya kira tidak ada yang salah. Kalau mau disalahkan ya rubah dulu UU Kepolisian nya.

Semoga membantu.

Regards,
Bambang SN

On Dec 30, 2013 4:09 PM, "Barkah" <sbarkah@gmail.com> wrote:
 

Dear Pak Ryan Alfisyah,

Yang perlu dicermati adalah apakah SE Kapolri masuk kategori perUUan?

Nampaknya SE Kapolri dimaksud bertentangan dgn ketentuan dalam UU 21/2000 ttg SP/SB dan juga bertentangan dengan UUD 1945 terkait "kebebasan berserikat" bagi WNI termasuk para Satpam.

Saya sendiri jadi heran kok bisa-bisanya sekitar setahun berlakunya UU 21/2000, Kapolri mengeluarkan SE yg notabene kontradiksi/bertentangan dgn ketentuan UU 21/2000 serta UUD yg telah dibuat 56 tahun sebelumnya.

Demikian dan terima kasih.

Salam,
Barkah

Powered by Telkomsel BlackBerry®

From: Ryan Alfisyah <pr4b4.alf@gmail.com>
Date: Sat, 28 Dec 2013 11:24:42 +0700
Subject: [Diskusi HRD Forum] APAKAH BOLEH SATPAM MENJADI ANGGOTA SERIKAT BURUH ?

 

Dear All,

Kawan-kawan Praktisi HRD

Dengan Hormat,

Sebelumnya salam kenal,, saya Ryan HRD Manager sebuah perusahaan percetakan terkemuka di Jakarta,, saya mau tanya kepada rekan-rekan bagaimana hukum nya Satpam menjadi anggota Serikat ? padahal di SE Kapolri No. ST/227/III/2001 Larangan Anggota Satpam menjadi anggota serikat pekerja & Surat Kapolda Metro Jaya No. Pol : B/6741/VIII/1997 perihal anggota Satpam tidak sebagai anggota SPSI dinyatakan bahwa Anggota Satpam dilarang menjadi Anggota Serikat Buruh,, adapun wadah berserikat dan berkumpulnya ada di AMSI = Asosiasi Manager Security Indonesia yang ada disetiap wilayah yang telah ditentukan sendiri...

Karena ditempat saya sedang ada gejolak kalau top managemnt menginkan satpam di pindah ke Outsourcing namun ada penolakan dari anggota dan juga serikat buruh nya ??? mohon pencerahan perihal ini..

Best Regards,

Ryan Alfisyah
HRD Manager






--
Regards,
Bambang SN


__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (55)
Recent Activity:
Ikutilah HR Brotherhood - Super BootCamp, angkatan ke-6
8-9 Maret 2014 di Bogor, Jawa Barat
daftar hari ini juga sebelum penuh !!
--
Agenda Training HRD Forum bulan ini :
http://hrd-forum.com/services/training/public-training/
---
Ingin membaca Arsip Diskusi HRD di BLOG?
http://diskusi-hrd-forum.blogspot.com/
---
Millist ini didedikasikan untuk INDONESIA-KU !
HRD Forum - Training HRD dan Konsultan HRD Indonesia
---
Jasa Pelayanan :
Melayani Jasa pembuatan SOP, Job Description, struktur gaji, job evaluasi, KPI, desain kompetensi, Set Up HR System
Payroll System, Training Needs Analysis, Recruitment & Selection, Publik Training & In House Training, Pendampingan & Konsultasi HR
Dsb yg masih dalam area HRD
----
Lowongan Kerja Associated Trainer & Konsultan HRD Forum
--- Berminat menjadi trainer & Konsultan freelance HRD Forum ?
--- Mempunyai keahlian & pengalaman mengajar di bidang HR ?
Kirim CV anda ke ; HRD.Forum@gmail.com ; Subject : Freelance Trainer
cantumkan Topik-topik training yang dikuasai
---
HRD Forum Youtube
http://www.youtube.com/watch?v=ASRi20cGbZI
http://www.youtube.com/watch?v=xmDV6EuTBwY
---
Komunitas HRD Terbesar di Indonesia : Diskusi-HRD@yahoogroups.com ;
Untuk bergabung kirimkan email kosong ke : Diskusi-HRD-subscribe@yahoogroups.com
---
YM : hrdforum
Facebook HRD Forum : http://www.facebook.com/hrdforum
Website HRD Forum : www.HRD-Forum.com
---
BLOG HRD :
http://hr-expert.blogspot.com/
http://management-hr.blogspot.com/
http://kpi-owner.blogspot.com/
http://compensations.blogspot.com/
http://free-toefl-test.blogspot.com/
http://diskusi-hrd-forum.blogspot.com/
---
BLOG Lowongan Kerja :
http://bursakerjaku.blogspot.com/
http://newsjobvacancy.blogspot.com/
http://iklanlowonganhrd.blogspot.com/
---
Our Partner Network :
www.CreaBA.com
www.Informasi-Training.NET
www.Diskusi-HRD.com
www.WhiteHouse-Institute.com
www.KlikHRD.com
www.Cari-Training.com
---
www.HRD-Forum.com
Your Strategic Partner
.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment